Sarasehan Wawasan Paralegal Bagi Kades & Kelurahan Se – Kota Batu

Wasilah Indi

Jagad Warta – Malang, Kabag Hukum Kota Batu Malang, yakni, Maria Ingge, gelar sarasehan wawasan Paralegal adalah bentuk kepedulian terhadap Kepala Desa (Kades) dan Kelurahan se-Kota Batu.

Sarasehan tersebut, digelar pada Selasa (13/2/2024), untuk untuk memberikan pembekalan dan pencerahan terkait, ilmu hukum tentang Paralegal.

Pembekalan dan pencerahan terhadap para Kades tentang wawasan kegiatan  Paralegal. Sedangkan, Paralegal sendiri bagi Kades merupakan hal yang baru.

Maria Ingge selaku, Kabag Hukum, dalam kesempatan, menjelaskan, betapa pentingnya Paralegal bagi Kades Kades maupun Kelurahan.

Perihal, Paralegal disampaikan, Maria Ingge, sebagai juru damai (Paralegal). Istilah ini, sangat penting bagi Kades Kades se-Kota Batu.

Dalam hal ini, Kabag Hukum Kota Batu, Maria Ingge, mengandeng Direktur  Lembaga Bantuan Hukum yakni, Lembaga Konsultasi dan Mediasi Masyarakat Marjinal (LK3M) yakni, Agus Salim Ghozali.

Diawal sesi, Staff Sekda Kota Batu, Supriyanto, mengawali dengan membuka acara yang kemudian sambutan disampaikan oleh, Sekretaris Kota Batu, yakni, Aries Agung.

Adapun, sambutan yang disampaikan, berupa, betapa penting Paralegal di Desa Desa karena Desa merupakan, sumber awal masalah yang muncul di masyarakat.

Maka peran serta Kades dan Perangkat sangat penting dengan kehadiran  juru damai (Paralegal) lantaran, Paralegal sudah dilatih terkait ilmu Hukum, Advokasi, Mediator dan acara menangani konflik yang kerap terjadi di Desa.

” Harapannya, semua masalah bisa di selesaikan dengan cara Non Litigation Peacemaker ( NL.P). itulah !, gelar bagi peserta pelatihan yang telah dinyatakan lulus akan mendapatkan gelar Non Academy dari Kemenkumham RI ,” ujar Sekda Kota Batu.

Di sela sela sesi tersebut, Agus Salim Ghozali, sengaja dihadirkan, sebagai nara sumber dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Batu serta Kabiro Hukum Provinsi Jatim, yaitu, Dr.Lilik Pujiastuti.

Dikesempatan itu, Agus Salim Ghozali sebagai nara sumber menyampaikan, note speaking ( mukadimah awal) yakni, memaparkan pentingnya Paralegal bagi Kades.

Hal diatas, berlandaskan dasar Hukum Paralegal sebagaimana dalam Undang Undang nomor. 16 tahun 2011, tentang bantuan hukum.

Permekumham nomor 1 tahun 2018 lalu di rubah menjadi Permenkumham nomor 3 tahun 202,  tentang Paralegal.

” Paralegal  sudah ada sejak jaman Belanda namanya POKROL dan di Indonesia sejak  tahun 1950 – 1975, peran POKROL ini, cukup membantu masyarakat karena sangat minim Advokat atau pengacara di jaman itu ,” terang kata Agus Salim Ghozali.

Lebih lanjut, Agus Salim Ghozali, yang juga merupakan tim perumus kurikulum  Paralegal Nasional, mengkisahkan, sejarah Paralegal.

Kala itu, namanya POKROL tidak harus memiliki gelar atau berijazah Sarjana Hukum tapi bisa mendampingi masyarakat yang bermasalah dengan hukum

Sementara, Kabiro Hukum Provinsi Jawa Timur, Dr.Lilik, memaparkan, sangat pentingnya, Paralegal  bagi Kades dan untuk menjadi Paralegal sebagai juru damai haruslah di berikan pelatihan paralegal yang diadakan oleh, Organisasi Bantuan Hukum yang  terakreditasi B yaitu, LBH LK-3M.

Sehingga, jika ada permasalahan yang ada di Desa bisa di selesaikan oleh, Kades dan Paralegal.

Karena kapasitas penjara sudah melebihi atau over load, dan sangat terbatas maka tidak semua perkara pidana harus sampai di sidangkan atau menjadi penghuni Lapas.

Problem inilah, dibutuhkan peran serta Paralegal dirasa sangat penting maka BPHN mengadakan, Paralegal Justice Award.

Melalui pantauan di lapangan, tampak sarasehan di ikuti oleh, 50 peserta Kades dan Perangkat, terlihat suasana interaktif karena beberapa peserta kerap melontarkan berbagai pertanyaan terhadap ketiga Nara sumber tersebut.    TIM.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari
Girl in a jacket
www.jagadwarta.com