Mengapa Pengadilan Negeri Surabaya Masih Terapkan Sidang Online ?. Praktisi Hukum Sebut Ini Merugikan Kepentingan Hukum Terdakwa 

Wasilah Indi

Jagad Warta – Surabaya, Sidang telekonferensi atau secara on-line temui banyak kendala dialami sejumlah Penasehat Hukum, Jaksa maupun Sang Pengadil saat jalani sidang pidana di Pengadilan Negeri  Surabaya.

Melihat hal ini, Praktisi hukum menilai bahwa sidang online merugikan kepentingan bagi terdakwa.

Sidang pidana secara online di pengadilan diatur berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2020, tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Online. Dalam Perma tersebut, dikeluarkan, saat Indonesia dilanda Pandemi COVID-19.

Namun setelah Pandemi COVID-19 berakhir, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Keppres Nomor 24 Tahun 2023, yang menyatakan bahwa status Pandemi Covid-19 telah berakhir. Sehingga, tidak diwajibkan memakai masker dan tidak perlu lagi menjaga jarak.

Namun meski pandemi Covid-19 telah berakhir, faktanya Pengadilan Negeri Surabaya, hingga  kini masih menerapkan sidang online.

Penerapan sidang online banyak ditemui kendala dan keluhan saat sidang online, seperti halnya, signal koneksi jaringan yang buruk.

Melihat hal ini,  praktisi hukum, Yusron Marzuki, mengaku, prihatin. Sidang online ini, lahir berdasarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2020 saat terjadinya Pandemi COVID-19.

Kemudian pada 2023, terbit Keppres Nomor 17 Tahun 2023, tentang berakhirnya, status Pandemi Covid-19.

Yusron menegaskan, padahal berdasarkan Keppres Nomor 17 Tahun 2023 tersebut, pemerintah tidak lagi mewajibkan masyarakat melakukan jaga jarak dan menggunakan masker.

Penerapan sidang offline (terdakwa hadir di sidang) sudah selayaknya dilakukan di beberapa pengadilan, seperti Pengadilan Negeri Gresik, Pengadilan Negeri Sidoarjo.

Tapi di Pengadilan Negeri Surabaya, sidang tatap muka harus melalui, permintaan Penasehat Hukum ke Ketua Pengadilan Negeri Surabaya.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, menambahkan, dengan berakhirnya, pandemi dan diterbitkannya Keppres Nomor 17 Tahun 2023, seharusnya Pengadilan Negeri Surabaya, sudah tidak lagi menerapkan sidang secara online.

Masih menurutnya, seharusnya tata cara sidang kembali pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 itu, sidang digelar secara terbuka, terdakwa dihadirkan di muka persidangan.

” Hal itu wajib sebagaimana perintah dalam KUHAP,” tegas Yusron.

Yusron menilai, sidang online sangat merugikan kepentingan hukum terdakwa. Saat keterangan saksi, terdakwa hanya bisa mendengarkan yang bisa saja suaranya kurang jelas.

Sementara dalam sidang offline (terdakwa hadir di persidangan), terdakwa bisa berdiskusi dengan Penasehat Hukumnya saat ada keterangan yang tidak berkesesuaian.

” Jadi sidang online sangat merugikan kepentingan hukum terdakwa ,” tegasnya.

Saat ditanya apakah PERMA Nomor 4 Tahun 2020 harus dicabut untuk menggelar sidang secara offline ?.

Yusron menegaskan, PERMA tersebut, secara otomatis gugur dengan keluarnya Keppres.  MET.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari
Girl in a jacket
www.jagadwarta.com