Hukum  

Bermula Kerjasama Kelola Resto Efendi Dan Ellen Bertikai Hingga Ke Ranah Peradilan Perdata

Wasilah Indi

Jagad Warta – Surabaya, Efendi bekerjasama sama pemanfaatan atas aset milik Kodam Brawijaya, selama 30 tahun dengan 6 periode telah menjalin kerjasama dengan Ellen sebagai pengelolaan Resto Sangria, malah berbuah perkara perdata di Pengadilan Niaga Surabaya, pada Senin (22/1/2024).

Perkara diatas, berlandaskan, di tutupnya Resto Sangria oleh Kodam Brawijaya lantaran, ada hak kewajiban yang belum di selesaikan.

Dipersidangan, Ellen selaku, Tergugat 1 melalui, Penasehat Hukumnya, menghadirkan 2 saksi diantaranya, Lenny Rahmawati dan Novy Irawati.

Saksi Lenny Rahmawati Saat Memberikan Keterangan Sebagai Saksi.

Adapun, inti keterangan yang disampaikan Novi Irawati yakni, adanya surat pembatalan setelah Resto Sangria ditutup maka Efendi memaksa Ellen untuk membayar.

Awal awal ramai terkait, Ellen tidak membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lantaran, tidak tahu kapan jatuh tempo.

Keterangan saksi diatas oleh, Penasehat Hukum Efendi, yaitu,Yafet, di klarifikasi dengan menunjukkan bukti dihadapan Sang Pengadil.

Bukti tersebut, yakni, pengajuan tanggal 11 Mei 2023 saat awal Efendi mengurus perpanjangan izin. Sayangnya, hal ini, tidak diketahui saksi.

Saksi memaparkan, kedua pihak Broken Trust dan adanya pertengkaran karena Efendi curiga bahwa ini akal akalan Ellen guna menyingkirkan Efendi atau sebaliknya.

” Saya menengahi permasalahan ini, dengan harapan mencegah Broken Trust maka saya dihadapkan ke Pangdam.
Saat itu, Efendi menagih ke Ellen namun, saya tidak tahu besaran nominal tagihan ,” terang saksi.

Yafet pun, menukil percakapan dalam grup WhatsApp, bahwa Efendi kerap menagih kepada administrasi Ellen dan saksi menanggapi bahwa dirinya, bukan internal maka tidak tahu.

” Saya hanya diminta tolong mendoakan usahanya karena sepi selanjutnya, terkait keuangan bukan kapasitasnya ,” beber saksi.

Sedangkan, saksi menanggapi pertanyaan Penasehat Hukum Penggugat perihal perjanjian akta nomor 12, berupa, pasti ada ketimpangan di beberapa pasal

Saksi juga memaparkan, bahwa draft perjanjian yang membuat Efendi dan Notaris mengesahkan.

Sesi selanjutnya, Lenny Rahmawati dalam keterangan, mengatakan, dirinya bekerja di Resto Sangria bertugas mengawasi jalannya operasional.

Saksi tak menampik, dirinya diperbantukan Ellen pada Agustus 2023 hingga terjadi penutupan Resto Sangria.

Lebih lanjut, saksi saat membantu Resto Sangria, melihat Efendi dengan beberapa pihak Kodam dalam tempo sebulan sekali.

Saksi juga baru mengetahui, jika Resto ada permasalahan ketika terjadi penutupan Resto Sangria.

Masih menurut saksi, dirinya tidak mengetahui apa alasan Kodam menutup Resto Sangria namun, kala itu, Kodam hanya menunjukkan surat.

Menurut pengakuan saksi dipersidangan, bahwa pihak Kodam tidak mengetahui jika Ellen pengelola Resto Sangria.

Lenny menambahkan, Surat Perjanjian pengelolaan resto dengan akta perjanjian lebih dulu akta perjanjian.

Dalam Surat Perintah Kerja (SPK), Efendi, dilarang menyewakan resto ke pihak ketiga. Jadi Efendi tidak ada konfirmasi.

” Saya membaca dilarang menyewakan dalam SPK. Sementara dalam perjanjian adalah hak pengelolaan ,” terang saksi.

Mengenai keterangan Lenny diatas Penasehat Hukum Efendi yaitu, Yafet, menanyakan, surat perjanjian pengelolaan akta nomor 12 apakah saksi membaca ?.

Saksi pun, menimpali, ya !, saya membaca.
Namun, perihal akta perjanjian nomor 12, Lenny mengaku, tidak membaca.

Dalam keterangan kedua saksi yang tidak mengetahui atau membaca perihal akta perjanjian nomor 12 ditanggapi oleh, Penasehat Hukum Efendi, yaitu, Yafet, berupa,mengenai hak kewajiban mereka sangat jelas pihak kedua yaitu, Efendi dapat menyewakan pengelolaannya.

Apalagi, dalam hal ini, Efendi, tidak salah didalam perjanjian mereka hanya perjanjian management pengelolaan.

Artinya, bukan menyewakan tempat, tanah dan juga bukan menyewakan lokasi aset negara tersebut.

” Hanya management pengelolaan dan dalam hal ini, tidak ada larangan ,” terang Yafet.

Sedangkan, yang dibaca Lenny di pasal 10 yakni, dilarang menyewakan kepada pihak lain atau pihak ketiga dalam hal pengelolaan tanah dan juga Resto Sangria.

” Jadi hal demikian, asetnya tetap Efendi, dibangun , dikelola namun, dalam hal peningkatan omzet Efendi bekerjasama dengan Ellen ,” beber Yafet.

Yafet menambahkan, akta perjanjian nomor 12 dengan MOU dengan Kodam itu lebih dulu MOU dengan Kodam di bulan September 2017.

Dalam akta nomor 12 telah dituangkan MOU Kodam pada bulan September juga November. Sehingga pengakuan saksi tadi mereka sudah membaca.

” Bila sudah membaca berarti sudah dimengerti dan akhirnya, di tandatangani di hadapan Notaris sehingga terjadilah kesepakatan itu dan beroperasional ,” kata Yafet.

Yafet menukil keterangan saksi, bahwa tadi Ellen menawarkan untuk membayar tunggakannya.

” Elen mulai membayar tunggakannya di bulan 3 sampai bulan 5 hingga di tutupnya Resto Sangria dan juga Ellen sanggup membayar tagihan listrik ,” ujar Yafet.

Hanya saja tadi berkilah tentang pembayaran PNBP dengan mengatakan, dipersidangan, bahwa tidak pernah ada tagihan.

Padahal, dalam grup administrasi via WhatsApp, telah disampaikan, tagihan tagihan dan seharusnya, orang yang beritikad baik kalau sudah tertera kesepakatan dalam akta nomor 12 bila di situ ada kewajiban pembayaran PNBP dan biaya operasional ya !, harus dibayar dong ?.

” Tanpa ada lagi tagihan atau surat pemberitahuan lagi karena itu merupakan kewajiban ,” pungkas Yafet.   MET.

 

 

 

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari
Girl in a jacket
www.jagadwarta.com