Jaksa Belum Bisa Hadirkan Saksi Di Sidang 4 Direktur Perusahaan Status DPO

Wasilah Indi

Basudewa – Surabaya, Sidang perkara sangkaan merubah status hasil pembalakan kayu yang melibatkan, PT.Guraja Mandiri Perkasa yang diwakili sang Direktur Utama yaitu, Deni Sipandan, PT.Eka Dwika Perkasa, yang diwakili sang Direktur yakni, Sri Genyo,

CV.Gefariel yang di wakili, Mei Lani Morin dan CV.Wami Start yang diwakili oleh, Peles YS. Makai, ke-empat nama diatas ditetapkan sebagai terdakwa meski statusnya ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO).

Ke-empat terdakwa DPO, tetap jalani proses hukum di Pengadilan Negeri Surabaya, pada Kamis (18/1/2024).

Dipersidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi Jatim dan Kejaksaan Tanjung Perak Surabaya, Estik Dila, bum bisa menghadirkan 2 orang saksi yaitu, Irman dan Deddy Susanto karyawan PT.Salam Pacifik (Spill).

Dihadapan Sang Pengadil, JPU menyatakan, bahwa kedua saksi tidak bisa dihadirkan lantaran, masih berada di laut bekerja pelayaran.

” Kedua saksi sudah kami lakukan pemanggilan secara patut Yang Mulia namun, PT.Spill sedang menugaskan keduanya berlayar dan belum bisa ke darat. Kami mohon, keterangan kedua saksi guna dianggap dibacakan ,” ungkap JPU.

JPU menambahkan, pekan depan pihaknya, masih berupaya melakukan pemanggilan terhadap 1 orang saksi guna di hadirkan ke persidangan.

Atas ungkapan JPU tersebut, Sang Pengadil meminta JPU pada agenda mendengar keterangan Ahli wajib dihadirkan karena jika ketwrang Ahli dibacakan akan menjadi Bukti surat.

Untuk diketahui, dalam dakwaan JPU, ke-empat terdakwa disangka telah mengubah status kayu hasil pembalakan liar atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah seolah olah menjadi hasil yang sah. Kemudian hasil kayu diatas, dijual kepada pihak ketiga.

Perbuatan ke-empat terdakwa diamankan pihak berwajib di Depo Berlian Jasa Terminal Indonesia (BJTI).

Sehingga, para terdakwa oleh,JPU dijerat sebagaimana yang diatur dalam pasal 83 ayat (4), huruf b Juncto pasal 12 huruf e atau pasal 87 ayat (4) huruf a Juncto pasal 12 huruf k dan pasal 94 ayat (2) huruf d Juncto pasal 19 huruf f Undang Undang nomor 18 tahun 201e tentang pencegahan dan perusakan hutan sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI nomor 6 tahun 2022 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang Undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang Undang Juncto pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.    MET.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari
Girl in a jacket
www.jagadwarta.com