Hukum  

Sidang Gugatan PMH PT.KAI Tertunda Lantaran, Turut Tergugat II Belum Upload Bukti

Wasilah Indi

Jagad Warta – Surabaya, Sidang lanjutan, perkara gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) adalah upaya hukum yang dilakukan beberapa warga di Jalan. Karanglo Malang terhadap PT.KAI daops 8 memasuki agenda bukti dari pihak turut Tergugat.

Dipersidangan, turut Tergugat tampak belum melakukan upload secara on-line guna kelengkapan. Hal ini, ditolak Sang Pengadil meski dipersidangan Turut Tergugat mengajukan bukti di meja hijau.

Dampak dari penolakan pengajuan bukti turut Tergugat maka Sang Pengadil terpaksa menunda persidangan tersebut, guna berlanjut di dua pekan berikutnya.

Usai persidangan, pada Rabu (1/3/2023), Penasehat Hukum, Penggugat yaitu, Agus Salim Ghozali, saat ditemui, mengatakan, perjalanan sidang ini, selalu tidak berjalan lancar.

Pihaknya, menginginkan perkara ini agar cepat selesai yang mana sesuai dengan motto Pengadilan Negeri Surabaya, yakni, berbiaya ringan dan cepat selesai.

Namun, faktanya, kendalanya banyak dan hal ini, rata rata pihak Tergugat selalu mengulur ulur waktu sehingga, seolah-olah hal yang biasa.

” Hal biasa ini, berbanding terbalik bahwa pihaknya, selalu aktif datang menghadiri persidangan ,” bebernya.

Agus Salim Ghozali, berpesan, agar para pihak Tergugat maupun turut Tergugat agar persidangan cepat selesai mohon untuk kooperatif.

Bilamana agenda saksi atau bukti ya !, buktinya dipersiapkan dan kalau perintah untuk meng-upload di upload.

Hal demikian, sudah yang ketiga kalinya, Turut Tergugat II, tidak dengan segera meng-upload bukti buktinya, tetapi persidangan terpaksa ditunda gegara tidak segera diupload.

Lebih lanjut, Agus Salim Ghozali, menilai adanya, dugaan kesengajaan untuk tidak dengan segera meng-upload.

Berlandaskan, hal diatas, Sang Pengadil memberi satu kesempatan lagi terhadap Turut Tergugat II dengan menunda persidangan.

Sementara, salah satu warga yakni, Umi Hani selaku, Penggugat, menyampaikan, kekecewaannya lantaran, dirinya bersama beberapa warga yang sengaja jauh jauh dari Malang untuk datang ke Pengadilan Negeri Surabaya, dengan maksud mengikuti jalannya persidangan ternyata malah ditunda.

Perihal penundaan persidangan, disampakan, dirinya sangat kecewa karena pihak Turut Tergugat II, ternyata belum meng-upload secara on-line terkait bukti yang akan diajukan di muka persidangan.

” Hal belum meng-upload bukti tersebut, dirinya yang mewakili beberapa warga merasa adanya kejanggalan,” ungkapnya.

Untuk diketahui, perkara gugatan PMH tersebut, berawal dari sewa lahan dari inisiatif Kepala Desa Banjar Arum Singosari Malang. Adapun, maksud Kades yakni, agar warganya bisa menempati lahan milik Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA).

Seiring berjalannya waktu, pada Agustus 2010, seseorang yang berinisial Iskak telah mengklaim lahan yang selama ini, ditempati warga adalah pemilik sah.

Selanjutnya, pada Juli 2011, para warga kembali mendapat surat panggilan dari Manager PT. Kereta Api Indonesia (KAI) daops 8 Surabaya, yakni, S.Jio Permana,
perihal, penyelesaian pemakaian lahan PT.KAI.

Dari forum tersebut, disebutkan lahan yang ditempati warga akan menjadi jalur hijau. Selanjutnya, PT.KAI menyarankan agar warga tidak menempati lahan tersebut, dan akan dicarikan lahan sekitar stasiun Singosari.

Beberapa warga mencium adanya kejanggalan berupa, Iskak yang mengklaim tanah tersebut, miliknya dan sempat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Malang berubah arah dengan mencabut gugatan namun, PT.KAI menghentikan sewa lahan tersebut.

Upaya PT.KAI menghentikan sewa lahan dengan melayangkan somasi terhadap beberapa warga hingga 3 kali.

Usai somasi yang ketiga kali serta adanya pertemuan tersebut, beberapa warga dengan PT.KAI tidak menemui kesepakatan sehingga esok harinya terjadi penggusuran.

Perihal kronologi disebutkan diatas, warga mengajukan gugatan PMH di Pengadilan Niaga Surabaya.  MET.

 

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari
Girl in a jacket
www.jagadwarta.com