Penyalahgunaan Aset Bergerak Pemda Aru BPKAD Bentuk Tim Pendataan

Wasilah Indi

Jagad Warta – Kepulauan Aru, Menindak lanjuti opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Maluku, memantik Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Yop Ubyaan, bentuk tiga Tim Khusus untuk melakukan pendataan terhadap Aset bergerak berupa, kenderaan bermotor dan Mobil yang diduga tidak jelas penggunaannya.

Sesuai hasil dari pendataan dan penelusuran di lapangan, terdapat banyak sekali aset kenderaan bermotor milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, yang sengaja berganti Plat Nomor Polisi.

Plat nopol tersebut, dari Plat berwarna Merah menjadi hitam. Bahkan ditemui juga jenis Kendaraan bermotor type thunder yang oleh, oknum ASN sengaja melepaskan plat nomor Polisi dan dibiarkan beroperasi tanpa memakai Plat nomor polisi (Motor Bodong).

Menanggapi hasil Pendataan dan penelusuran Kepala BPKAD, Yop Ubyaan, saat di temui di ruang kerjanya, pada Rabu (28/09/2022), mengatakan, tujuan dari Pendataan Aset sekaligus Pemantauan
supaya mengetahui, keberadaan aset aset Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, khususnya, kendaraan bermotor.

“Aset yang dimaksud karena di biayai oleh, keuangan Negara dengan demikian harus di atur sehingga tidak disalah gunakan ,” terang Ubyaan

Masih Menurutnya, setelah pendataan dan penelusuran kendaraan bermotor maka mobil ini selesai, kita akan lanjutkan, dengan kendaraan yang bergerak di atas air.

Setelah itu yang lainya, seperti, Lap top, Komputer atau peralatan yang ada di kantor juga harus ada yang bertanggung jawab.

Sehingga, mempermudah proses pencatatan dan pelaporan karena aset merupakan, salah satu poin penting dalam menentukan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), jadi kalau aset kita abaikan, berarti opini kita akan menjadi wajar dan pengecualian (WDP) atau akan turun kalau memang tidak ditindak lanjuti.

Ubyaan, mengatakan, nungkin disini, yang lebih berat yaitu, aset yang dibiayai dengan BOS yang pada setiap tahun menjadi kendala, sebab salah satu, poin yang belum bisa untuk kita mendapat Wajar tanpa Pengecualian (WTP) itu Dana BOS.

” Ditahun ini pun, kami berusaha agar dana BOS ini kita atasi. Di Awal Oktober, November dan Desember kita akan fokus ke Dana Bos ,” tegas ubyaan

Perihal diatas, pihaknya, sudah minta dari Bupati kalau memang ada pihak Sekolah yang terlambat menyampaikan, laporan penggunaannya, harus ada sanksi yaitu, kalau bisa untuk di copot sangat lebih baik.

Hal demikian, merupakan faktor terpenting dalam penentuan opini yaitu, dana BOS tersebut.

Kita di Aru, hanya tinggal dua permasalahan namun, kalau di lihat sebenarnya, ada tiga faktor, yaitu; SKTJM.

Dalam hal ini, ketekoran kas terkait juga dengan uang muka yang belum tertagih dari 2018, yang merupakan, piutang Pemda.

Sedangkan, Dana Bos yang ketiga aset bergerak meskipun aset ini, sudah berangsur membaik dan pasti ada sanksi apabila ada SKPD yang tidak melaksanakannya.

Kami sudah berkonsultasi dengan KPK terkait dengan hal ini. Apabila ada yang membandel kami akan melaporkan ke KPK sebab sudah ada instruksi dari KPK.

Semoga kedepan opini BPK kita jadi bagus WTP sehingga Pemda Aru bisa mendapat dana insentif Daerah jadi selama belum WTP maka Pemda belum bisa mendapat insentif Daerah.

Sementara, soal hasil penelusuran terhadap aset bergerak, Ubyaan, mengatakan, setelah hasil dari penelusuran maka diadakan, penarikan oleh, Pemda.

” Bila upaya penarikan menemui kendala maka kami akan meminta aparat keamanan seperti Polisi dan tentara untuk melakukan penarikan , ” tegas Ubyaan.
Kabiro Maluku/Papua.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari
Girl in a jacket
www.jagadwarta.com