Jagad Warta – Kepulauan Aru, Tatap Muka Wakil Ketua DPD RI Bidang 1 ( Satu) Letjen TNI Marinir (Purn) Dr. Nono Sampono, bersama KPU dan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru yang .bertempat di ruang rapat Kantor KPUD Kabupaten Kepulauan Aru, di Jalan.Ali Moertopo Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku, pada Senin (29/8/2022).
Dalam sesi tata muka tersebut, Staf Khusus Wakil Ketua DPD RI Bidang 1 (Satu) Laksda TNI (Purn).Didi Setiadi , Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Aru, Mustafa Darakay, Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru, Amran Bugis, Komisioner KPU Kabupaten Kepulauan Aru, Divisi Hukum, Kenan Rahalus, Komisioner KPU Kabupaten Kepulauan Aru, Divisi Teknis, Yofita Putnarubun, Komisioner KPU Kabupaten Kepulauan Aru, Divisi Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat, Yosep S. Labok,
Komisioner Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru, Divisi Pencegahan Hubungan Antar Lembaga, Bacho Djabumir, Komisioner Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru, divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran, Yordan Boro Bahi.
Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru, Amran Bugis, menyampaikan, Kami selalu melakukan koordinasi dengan pihak Kejaksaan, dan pihak kepolisian terkait, dengan pelaksanaan pentahapan pemilu.
Adapun yang menjadi kendala di Kabupaten Kepulauan Aru adalah dimana geografis di sini 75% di tempuh dengan jalur laut untuk sampai ke Desa.
Ini menjadi kendala kami adalah tidak di dukung dengan anggaran yang tidak memadai, dimana biaya ke Kecamatan hanya 450 Ribu, dan ini merupakan nilai yang sangat kecil jika di lihat dari Ibu Kota Kabupaten ke Kecamatan.
Sarana dan prasarana kantor sampai saat ini, masih di kontrak. Sehingga, agenda rapat KPU masih memakai fasilitas dari Pemda.
Dukungan SDM, masih kekurangan beberapa Divisi yang mengalami kesulitan.
Verifikasi telah kami lakukan di KPU, terkait dengan hasil data yang telah di lakukan oleh pihak KPUD Kabupaten Kepulauan Aru.
Sementara, Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Aru, Mustafa Darakay, menyampaikan, kesiapan KPU Kabupaten Kepulauan Aru telah berjalan namun, yang menjadi kendala adalah geografi yang berpengaruh pada anggaran.
Sehingga, kejadian atau persoalan terkait, dengan tahapan pemilu, di minta dukungan anggaran, kami memohon bantuan anggaran dimana untuk menuju ke TPS sangat sulit di karenakan menempuh perjalanan panjang melalui laut.
Sementara Sarana dan prasarana dengan fasilitas kantor. Terkait dengan lahan sudah di berikan lahan dari Pemda, sehingga kami meminta dukungan KPU Pusat dalam pembangunan prasarana tersebut.
Wakil ketua DPD RI Bidang 1 Letjen TNI. Marinir Purn Dr. Nono Sampono, dalam penyampaian mengatakan, ini merupakan masalah yang tidak liniernya geografi kita.
Sedangkan keputusan pusat belum memperhatikan anggaran belanja masing-masing Daerah.
Politik anggaran kita sama, tetapi kendala memang berbeda. Terkait anggaran memang ada dipotong, untuk Penanggulangan Covid19.
Sehingga anggaran tersebut, di potong dan dengan demikian kita harus meminjam gedung, sedangkan kita di tuntut sebagai pelaksana pemilu harus berjalan dengan baik. Ini merupakan keluhan semua Daerah atau tempat.
Tetapi dengan keadaan ini, kita harus tetap bergerak, tetapi apa yang menjadi kebutuhan KPU di masing-masing Daerah, kami akan sampaikan ke Bawaslu dan KPU pusat.
Keterlambatan dalam pelaksanaan pentahapan pemilu bisa terjadi kendala dalam proses pemilu.
Salah satu contoh masalah perhitungan, sehingga, di harapkan, jangan sampai terjadi keterlambatan. Tidak terlambat saja sudah luar biasa, ini merupakan masalah nasional.
Dengan kondisi ini, kita akan tetap berjalan dengan kendala yang ada, sambil mencari solusi kedepannya.
KPU sebagai penyelenggara seharusnya, di dukung dengan berbagai prasarana maupun SDM, tetapi masih di syukuri semua pelaksanaan pentahapan pemilu sebelumnya, belum terjadi hal-hal yang tidak kita kehendaki.
Memang kendala listrik Indonesia timur terkendala secara keseluruhan, dimana diakibatkan penyaluran BBM dan prasarana mesin.
Semua industri di Indonesia timur terkendala listrik. Sampai saat ini, Pemerintah Pusat masih memfokuskan pada Daerah Kalimantan karena ada beberapa proyek yang di bangun.
Pembangunan listrik Indonesia kedepan di usahakan lebih baik, dengan menghadirkan beberapa perusahaan negara asing yang telah menawarkan untuk bekerja sama, tetapi masih dalam proses.
Diharapkan proses tahapan pemilu 2024 dapat berjalan dengan baik meski dengan berbagai kendala yang ada. Semoga kedepannya dapat di sisihkan anggaran untuk kegiatan pentahapan dan pelaksanaan pemilu 2024.
Komisioner KPU Kabupaten Kepulauan Aru, divisi Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat, Yosep S. Labok, mengatakan, resiko untuk kami di Kabupaten Kepulauan Aru, adalah kita sangat di tantang dengan geografis, sehingga dalam pelaksanaan pentahapan yang di dasar dengan tidak mendahului dan tidak melewati masa waktu, itu menjadi kendala bagi kami.
Dimana dalam berbagai proses baik itu Penyaluran logistik, sampai pada tahap perhitungan kami terkendala dengan jarak dan akses internet. Sehingga dalam pengiriman data pemilu kami selalu mendapat kendala.
KPUD kabupaten kepulauan Aru, dalam pelaksanaan pemilu selalu terkendala dengan pengiriman C1 di sebabkan jaringan internet, yang mana untuk akses jaringan internet di berbagai Kecamatan sangat minim. Kabiro Maluku/Papua
www.jagadwarta.com
