Jagad Warta – Kaimana, Pemerintah berkomitmen akan terus hadir dan mengoptimalkan pelayanan Tol Laut untuk menjawab dan memenuhi harapan masyarakat Indonesia yang terus membutuhkan kehadiran Tol Laut. Khususnya, di wilayah Tertinggal, Terpencil,Terluar dan Perbatasan (3TP).
Surat Bupati Kaimana nomor : 790/538.3, perihal : Evaluasi Tol Laut Trayek 28B tanggal 27 Juli 2022, pada point ke kedua yang mengatakan, bahwa berdasarkan, hasil pemantauan dan pengamatan kami dilapangan serta laporan dari para shipper lokal kami yang beroperasi di Surabaya, bahwa setiap voy atau trip masih saja terjadi pembagian kontainer dari operator Tol Laut secara tidak adil dan merata kepada setiap shipper.
Diduga secara tidak langsung, bahwa masih terjadi monopoli kontainer oleh, oknum shipper asal Surabaya, yang notabenenya bukan shipper’ lokal daerah Kabupaten Kaimana.
Sehingga, shipper yang lainnya, termasuk shipper lokal daerah yang sudah order atau booking kontainer pun, tidak mendapatkan kontainer.
Hal ini, jelas sangat bertentangan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut nomor; UM.002/72/14/OJPL-18 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Shipping Instruction dan pemesanan ruang muat kapal dalam penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut.
Perihal diatas, ditanggapi serius oleh, Shipper non lokal dan Operator Tol Laut, sesuai hasil konfirmasi tim basudewanews.com, dengan oknum Shipper yang namanya, enggan di publikasi pada (22/08-2022) di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.
Adapun, yang disampaikan, yakni, sebenarnya, yang lakukan praktek monopoli itu siapa ?. Kita atau mereka ?.
” Apa bukti Bupati Kaimana, sehingga menuduh kami seperti itu. Kami sudah kerja sesuai prosedur ,” ungkapnya.
Masih menurutnya, saya ingin membuktikan, kebenaran sistem monopoli tersebut.
Ingin saya katakan, kepada publik dan juga perlu di ketahui, oleh Gubernur Papua Barat, Kementrian Perhubungan dan Presiden RI bahwa pemilik salah satu Shipper lokal Kaimana diduga, adalah milik Bupati Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat Freddy Thie.
Bagaimana tidak, dari hasil penelusuran kami bahwa Penanggung Jawab Perusahan salah satu CV di Kaimana diduga adalah Freddy Thie yang diketahui dirinya, adalah Bupati Kabupaten Kaimana aktif.
Hasil penelusuran, CV diketahui, terdaftar di aplikasi Si Tol Laut beralamatkan di sekitar area Kelurahan Kaimana Kota, Distrik Kab Kaimana.
Lebih lanjut, pada Voy 6 Shipper salah satu CV lokal tersebut, di berikan jatah 7 Teus/kontainer dan Teus diberikan kepada consignee yakni, salah satu CV lokal ini.
Dengan demikian, maka kuat dugaan, bahwa yang melakukan sistem Monopoli adalah Shipper CV lokal itu.
Tudingan yang sama, juga disampaikan oleh, oknum Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kaimana melalui, layanan pesan Grup WhatsApp T28B
yang ditujukan kepada Sipper non lokal dan Operator Tol Laut.
Namun sayangnya, hingga berita ini, diunggah oknum Pegawai Disperindag Kabupaten Kaimana, Husein Hasanusi dan Bupati Kaimana Freddy Thie saat dikonfirmasi terkait, perihal diatas melalui layanan pesan WhatsApp tidak ada respons dari kedua pihak tersebut.
Kabiro Maluku/Papua.
www.jagadwarta.com
