Jagad Warta – Sidoarjo, Presiden RI Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sidoarjo, Senin, (22/8/2022), dengan salah satu agendanya, yakni, menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat Jawa Timur yang dipusatkan di gedung serbaguna GOR Sidoarjo.
Terdapat 3 ribu sertifikat tanah dari 4 kabupaten/kota di Jawa Timur yang diserahkan simbolis oleh Presiden Jokowi pagi tadi.
Selain Kabupaten Sidoarjo, juga terdapat Kabupaten Gresik dan Kabupaten Malang serta Kota Malang. Kunjungan kerja presiden ke 7 pagi tadi disambut Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa serta Bupati Sidoarjo, H. Ahmad Muhdlor.
Terkait itu, tahun 2022 , 15 ribu bidang tanah di Kabupaten Sidoarjo telah terdaftar dalam program PTSL/Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
Kurang lebih terdapat 866.382 bidang tanah di Kabupaten Sidoarjo. Saat ini yang sudah terdaftar sebanyak 711.432 bidang tanah. Atau sudah 82,2 persen bidang tanah yang rampung dalam program PTSL.
Ditargetkan awal tahun 2023 Kabupaten Sidoarjo sudah menjadi kabupaten lengkap PTSL.
Presiden Jokowi sendiri mengatakan, ditahun 2016, dirinya meminta program sertifikat tanah dipercepat.
Pasalnya, sebelumnya, BPN hanya mampu melakukan pensertifikatan tanah pertahun hanya 500 ribu bidang tanah.
Padahal ada 126 juta bidang tanah di seluruh Indonesia yang harus dilakukan pensertifikatan atau pada waktu itu sudah 46 juta yang sudah bersertifikat.
Kurang 80 juta bidang tanah di seluruh Indonesia yang belum tersertifikat.
” Kalau setahun hanya dikerjakan 500 Ribu sertifikat, artinya, bapak ibu harus menunggu 160 tahun untuk mendapatkan sertifikat tanah, mau ? ,” tanya Jokowi kepada seluruh penerima sertifikat yang serentak menjawab tidak.
Setelah itu, Presiden Jokowi, memerintahkan, untuk mempercepat pensertifikatan tanah sebanyak 5 juta bidang tanah dan BPN berhasil melakukannya.
Setelah nya , Presiden Jokowi, meminta untuk menambah jumlah bidang tanah yang harus masuk dalam program PTSL. Semua bisa dilakukan sampai hari ini.
” Saya naikkan lagi 7 juta, ternyata selesai, naik lagi 9 juta ternyata juga bisa. Artinya, kalau kita mau sebetulnya bisa,”sampainya.
Dalam kesempatan tersebut Jokowi menekankan kepada menteri Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN),Hadi Tjahjanto, untuk menindak orang yang bermain dalam program sertifikat tanah.
Apalagi mafia tanah. Jokowi juga meminta kepada masyarakat untuk memanfaatkan sertipikat tanah nya dengan bijak. Bila ingin dimanfaatkan, dimintanya untuk digunakan untuk hal produktif. Semisal untuk pengajuan dana permodalan di bank.
“Gunakan untuk modal kerja, gunakan untuk investasi, jangan ada satu rupiah pun untuk dipakai hal-hal yang tidak produktif atau bersenang-senang,”pesannya.
Sementara itu Menteri ATR, Hadi Tjahjanto, mengatakan, pembagian sertifikat salah satunya, bertujuan untuk meningkatkan stimulus perekonomian masyarakat.
Dikatakannya, sertifikat bukan hanya tentang kepastian hukum atas tanah. Namun sertifikat dapat menjadi akses untuk mendapatkan dana permodalan.
Hadi mengatakan, terdapat 19,9 juta bidang tanah di Jawa Timur. Saat ini sudah 12,6 juta bidang tanah yang terdaftar dalam program PTSL. Atau 62 persen bidang tanah di Jawa Timur sudah terdaftar.
Sedangkan, di Kabupaten Sidoarjo, sendiri diperkirakan kurang lebih ada 866.382 bidang tanah.
Saat ini, yang sudah terdaftar sebanyak 711.432 bidang tanah atau 82,2 persen. Target Kabupaten Sidoarjo di tahun 2022, sebanyak 15 ribu bidang sudah terpenuhi.
” Awal tahun 2023 Kabupaten Sidoarjo, sudah menjadi kabupaten lengkap PTSL, insyaallah dengan adanya kota lengkap, sudah tidak ada lagi mafia tanah karena seluruh bidang sudah terdaftar di BPN,” paparnya.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengatakan, Provinsi Jawa Timur menargetkan, tahun 2024 Jatim PTSL Lengkap.
Salah satu untuk mewujudkannya, dengan membebaskan BPHTB/Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
Kebijakan tersebut, menjadi satu-satunya, Provinsi di Indonesia yang membebaskan BPHTB yang dilakukan kabupaten/kota diwilayahnya.
” Kami terus bekerja keras, bahkan di Indonesia ini, Jawa Timur masih satu-satunya kabupaten kota yang membebaskan BPHTB ,” pungkasnya. TIM.
www.jagadwarta.com
