Jagad Warta – Kepulauan Aru, Giat Rapat Koordinasi Reses ke-V anggota DPR RI dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru, bergulir di ruang rapat lantai II Kantor BPKAD, Jalan.Raya Pemda I Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku,
pada hari Selasa (02/8/2022) sekira pukul 17.30 WIT.
Melalui informasi yang berhasil dihimpun di lapangan, kunjungan Reses dari Komisi 7 DPR RI datang ke Kabupaten Kepulauan Aru untuk evaluasi seluruh penggunaan dana- dana perimbangan dan bagi hasil termasuk dana desa.
Sedangkan, dari sisi badan anggaran dapat kami sampaikan, bahwa ada sejumlah catatan-catatan yang kami lihat dari sisi angka hari ini, memang kami harus katakan, negara lagi dalam fase-fase yang cukup berat.
Fase-fase yang cukup berat, dari ruang kita karena inflasi cukup tinggi yakni, menembus 5% dan dengan seluruh komoditi global naik termasuk Komoditi energi, komoditi bahan pokok dan lain-lain.
Guna memperkuat, lahir kebijakan untuk menyangga kelangsungan hidup masyarakat kecil, daya beli masyarakat terjaga dan mereka tetap bisa bertahan untuk kehidupan sehari-hari.
Kebijakan untuk menyangga, antara lain, dengan sejumlah subsidi-subsidi yang harus kita amankan diantaranya, subsidi energi, subsidi listrik kemudian subsidi untuk bahan bakar antara lain, Solar, Minyak Tanah dan Pertalite.
Hal tersebut, menjadi catatan adalah bahwa pada pasca Covid19 kuota BBM kita tetap pertahankan dan diupayakan.
Sehingga, pola distribusinya itu, bisa tepat sasaran, tepat waktu dan pertanggungjawaban di lapangan misalnya, untuk BBM yang sampai dengan hari ini, kita masih belum berubah pola subsidinya walaupun Pemerintah hari ini sudah dorong untuk subsidi bersifat tertutup distribution.
Dalam rapat, saya mengusulkan dua skema yang digunakan, untuk subsidi yaitu, subsidi yang baik sifatnya online maupun yang sifatnya offline.
Untuk yang online, silakan diberlakukan di wilayah-wilayah yang sudah maju teknologinya infrastruktur distribusi BBM-nya.
Persoalan-persoalan lain, yang berkaitan dengan masalah evaluasi pemanfaatan Dana Desa.
Melalui kriteria presentasi, Dana Desa 40% BLT kemudian 8% untuk profit 30 % untuk kebutuhan hasil musyawarah dari masyarakat desa untuk pengembangan kawasan strategis Desa harus dia online atau dia connecting.
Penggunaan dana desa dan partisipasi masyarakat. Jika desa itu, tidak mempunyai pembangunan di dalam desa agar anggarannya dicabut dan pengelola Dana di proses hukum.
Terkait, persoalan penataan 4000 sekian tenaga honorer dapat mencari solusi-solusi yang cukup komplit supaya masyarakat tidak dikorbankan.
Kalau sampai 4000 tenaga honorer yang di rencanakan Pada tahun 2023 akan di berhentikan seluruhnya, dan yang tertinggal hanya honorer yang sudah mau langsung diangkat PNS.
Dirinya, meminta kebijaksanaan dari Pemerintah Daerah agar selalu melakukan koordinasi yang baik dengan masyarakat setempat.
Dengan harapan, supaya bisa mendapat solusi pelepasan lahan untuk berdirinya, PLTD yang sampai saat ini, belum bisa beroperasi karena permasalah pelepasan lahan.
” Saya berharap, PLTD bisa di bangun sehingga listrik bisa menyala di Desa-Desa ,” ucapnya.
Dalam hal diatas, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman, Umar Lonjo menyampaikan tanggapannya, berupa, untuk Pembebasan lahan atau pembangunan PLTD di beberapa di desa Kabupaten Kepulauan, Dinas Perumahan sudah berkoordinasi dengan masyarakat yang punya tanah tempat PLTD berdiri tetapi sampai saat ini, belum mendapat titik temu karena tanah tersebut, permasalahan sengketa.
Lebih lanjut, pihak Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman, juga meminta kepada Penanggung jawab Pembangunan PLTD (Proyek) agar juga harus menyiapkan dana untuk dapat menyelesaikan ganti rugi lahan tanaman warga.
Walaupun, kami sudah berkoordinasi tetapi tidak ada pembayaran ganti rugi berarti sama PLTD tersebut, tidak di bangun.
Sedangkan, Sales Manager Maluku dan Maluku Utara Pertamina Kabupaten Kepulauan Aru,Wilson Wijaya, menyampaikan, terkait penyaluran BBM dari penyalur bahwa kebutuhan BBM di Kabupaten Kota dan Provinsi terutama di Kabupaten Kepulauan Aru sudah kami salurkan ke beberapa SPBU dan SPBN.
Adapun, beberapa titik SPBU dan SPBG di Kabupaten Kepulauan Aru yaitu,Biosolar (Subsidi) Pertalite (Subsidi) dan Pertamax (Non Subsidi).
Pertamina juga sudah menambah kuota BBM, Pertalite di setiap SPBU yang berada di Kabupaten Kepulauan Aru.
Jika mengalami kekurangan lagi, itu di luar kewenangan kita. Karena itu merupakan, kewenangan dari pihak SPBU dan SPBN.
Pihaknya, juga selalu mendukung Pemerintah Daerah, dalam hal menambah kouta minyak tanah pada hari- hari besar agama yang mana masyarakat paling membutuhkan. Kabiro Maluku.
www.jagadwarta.com
